Ratusan Pelajar Semarakkan Tahun Baru Islam

GEMA, PULAULAUT - Ratusan pelajar yang tergabung dari pelajar SD hingga SMA semarakkan peringatan tahun baru Islam 1438 Hijriyah dengan keliling kota menggunakan pakaian muslim layaknya orang yang menunaikan ibadah haji, Minggu, (2/10).

Pelaksanaan karnaval sendiri dilaksanakan oleh Panitia Hari Besar Islam (PHBI), yangmana puluhan peserta mengikuti jalannya acara tersebut penuh semangat dengan membawa berbagai macam miniatur sejarah Islam, seperti, Ka'bah, Burung Ababil, Unta, dan lainnya.

Ketua PHBI, H Muhammad Imran, menyampaikan, pawai 1 Muharram ini selain bertujuan untuk memeriahkan tahun baru islam 1438 H juga untuk mengenang sejarah hijrahnya Rasulullah Nabi besar Muhammad SAW dari Maktab menuju Madinah.

"Kegiatan ini untuk menumbuhkan rasa kecintaan dan menambah pengetahuan kepada para anak - anak khususnya para pelajar bagaimana perjuangan Nabi Muhammad SAW, dalam membela agama Islam," ungkapnya.

Ia, pun berharap, agar kegiatan ini bisa tambah lebih meriah lagi pada pelaksanaan tahun depannya sehingga antusias masyarakat bisa meningkat dan juga selalu mendapat dukungan penuh dari pemerintah daerah pastinya.

Karnaval sendiri diikuti sebanyak 32 peserta dari kalangan para pelajar, yaitu, tingkat SD sebanyak 17 peserta, SLTP 8 peserta sedangkan SLTA sederajat / umum sebanyak 7 peserta.

Rute yang ditempuh para peserta pawai adalah start dari Jalan M. Alwi, Jalan Veteran, Jalan Surya Gandamana, Jalan Singabana, Jalan Patmaraga, Jalan Agussalim, dan panggung kehormatan di depan kantor DPRD Kotabaru dan finis di Siringlaut.

Tampak dipanggung kehormatan Bupati Kotabaru, Sayed Jafar bersama istri, Wakil Bupati, Burhanudin bersama istri, Ketua DPRD, Hj Alfisah, Sekretaris Daerah, H Suriansyah beserta istri, Forkopinda, Ketua PHBI dan ratusan masyarakat.

Setiap peserta diberikan kesempatan menampilkan kreatifitas dan melakukan atraksi mereka di depan panggung kehormatan dimana bupati dan jajarannya memperhatikan dengan seksama penuh dengan kebahagian bangga terhadap generasi muda tersebut.











- Penulis : M. Sabirin - Editor : Rian - Sumber : Gema Saijaan Online

Baca Selengkapnya >>

Wahh.. Sebanyak 8.500 Guru Daerah Dipindahkan ke Provinsi

GEMA, BANJARMASIN - Dari tujuh urusan pemerintah kabupaten dan kota yang resmi dialihkan ke pemerintah provinsi, salah satunya adalah pengelolaan pendidikan menengah. Aset dan seluruh guru SMA/SMK dan SLB akan beralih di bawah binaan Dinas Pendidikan Provinsi Kalsel.

Dengan begitu, status guru yang sebelumnya ASN daerah bakal berubah menjadi ASN provinsi. Dengan kenaikan status tersebut, banyak guru berharap tunjangan mereka juga akan dinaikkan. Namun harapan itu masih sebatas harapan, karena hingga saat ini pemerintah provinsi belum dapat memastikan apakah tunjangan guru akan dinaikkan.

Gubernur Kalsel Sahbirin Noor mengatakan, penentuan tunjangan guru akan disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah. "Nanti secara teknis akan kita telaah terlebih dahulu sesuai dengan kemampuan daerah," katanya.

Menurutnya, yang terpenting adalah fokus pada pelaksanaan peralihan wewenang dari pemerintah daerah ke provinsi. "Yang berkaitan dengan tunjangan guru dan teknis lainnya nanti dulu disesuaikan dengan keuangan daerah," ujarnya.

Hal senada diungkapkan Walikota Banjarbaru Nadjmi Adhani. Ia mengaku belum mengetahui apakah tunjangan guru yang akan beralih ke provinsi bakal naik atau tidak. "Mungkin kalau mau menaikkan tunjangan dengan kondisi keuangan seperti ini akan sulit," katanya.

Namun, menurutnya dengan ditariknya guru SMA/SMK dan SLB ke provinsi berdampak positif kepada keuangan Kota Banjarbaru. "Beban kita untuk pembiayaan hal-hal yang berkaitan dengan SMA/SMK dan SLB akan berkurang," ujarnya.

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Banjar Gusti Ruspan Noor juga mengakui bahwa tunjangan guru akan sulit dilakukan. "Mungkin tunjangan akan tetap disamakan saat guru menerima tunjangan dari daerah," katanya.

Dinas Pendidikan Provinsi Kalsel sendiri sudah mengantongi data final jumlah guru SMA, SMK dan SLB yang diserahkan dari kabupaten dan kota. Total ada 8 ribu guru yang kini menjadi tanggung jawab provinsi.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalsel Dr Ngadimun menjelaskan, jumlah guru berstatus ASN yang diserahkan ke provinsi mencapai 5.565 orang, sedangkan guru non ASN sebanyak 3.314 orang. Dari jumlah tersebut, ada 556 guru ASN yang masih bermasalah dalam pendataan. Permasalahan yang dimaksud karena yang bersangkutan belum bisa memasukan data ke Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian milik BKN.

“Permasalahan terjadi karena beberapa hal, misalnya ada guru PNS yang jadi kepala sekolah swasta, ada yang jadi guru di sekolah swasta dan lainnya, dan itu menunya belum ada di aplikasi BKN,” jelasnya. Sementara itu, mendapat tanggung jawab mengelola ribuan guru menuntut terjadinya perubahan struktur organisasi dan tata kerja di Dinas Pendidikan Provinsi Kalsel maupun dinas pendidikan kabupaten dan kota.

Khusus di tingkat provinsi ada beberapa bidang yang dihilangkan, seperti Bidang Bina SMP, Bidang Bina SD, dan Bidang PAUDNI. Penggantinya ada bidang baru yaitu Bidang SMA, Bidang SMK, Bidang PKLK, dan Bidang Pembinaan Ketenagaan.

“Karena provinsi khusus menangani SMA, SMK dan PLB, jadi untuk SMP dan SD termasuk PAUD diserahkan ke kabupaten dan kota,” paparnya. Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Kalsel Dr H Amka menambahkan, untuk mempermudah pengawasan dan pembinaan, ke depan akan dibentuk UPT. UPT ini berfungsi sebagai ruang koordinasi dan pembinaan bagi para guru.










- Sumber : kalsel.prokal.co

Baca Selengkapnya >>

Bupati Kotabaru Tandatangani P2D

GEMA, BANJARBARU - Bupati Kotabaru Sayed Jafar Alidrus menandatangani berita acara serah terima Personel, Prasarana dan Dokumen (P2D) menyesuaikan dengan ketentuan undang undang No.23 Tahun 2014 di Gedung Idham Chalid, Kantor Gubernur Kalimantan Selatan, Banjarbaru (30/09).

Dijelaskan Bupati Kotabaru Sayed Jafar, Penandatangan berita serah terima P2D oleh Gubernur terkait dengan peralihan kewenangan beberapa sektor dari Pemerintah Kabupaten ke Pemerintah Provinsi, demikian juga sebaliknya.

Lanjutnya, dalam pengalihan kewenangan ini diantaranya mengenai pengalihan urusan daerah meliputi urusan pendidikan, perhubungan, kehutanan, ketenagakerjaan, kelautan, dan perikanan, serta urusan energi dan sumber daya mineral.

Mengenai peralihan untuk Bidang Kehutanan, Bupati Kotabaru Sayed Jafar mengharapkan ada beberapa hal yang pengawasannya masih diawasi Kabupaten Kotabaru, seperti halnya Tahura Hutan Meranti Kotabaru yang terus dikembangkan menjadi ikon obyek Pariwisata Kotabaru.
Untuk urusan Pendidikan, kewenangan SMA/SMK akan beralih dari Pemeintah Kabupaten/Kota ke Provinsi. Terkait peralihan tersebut secara otomatis ada sekitar 478 tenaga pendidik yang statusnya juga beralih menjadi pegawai Negeri dibawah kewenangan Provinsi.

Bupati Kotabaru Sayed Jafar mengharapkan kepada Provinsi agar lebih proaktif memperhatikan tenaga pendidik yang bertugas di Kabupaten Kotabaru mengingat letak geografis Kabupaten Kotabaru yang terdiri atas pulau pulau.

"Kita dari Pemerintah Kabupaten Kotabaru tentunya memohon kepada Pemerintan Provinsi untuk lebih memperhatikan tenaga pemdidik dan fasilitas sarana prasarana sekolah mengingat kondisi geografis Kotabaru yang berbeda dari Kabupaten lainnya, serta dengan adanya penerapan urusan daerah diharapkan lebih baik dan demokratis" jelas Sayed Jafar.

Dikesempatan yang sama, Kepala BKD Kotabaru Selamad Riadi mengatakan untuk saat ini mengani gaji guru masih Dikelola oleh Kabupaten/Kota. Per tanggal 1 Januari 2017 nanti baru penuh pendanaannya dikelola provinsi.










- Penulis : Reza Fahlevi - Editor : Rian - Sumber : Gema Saijaan Online

Baca Selengkapnya >>