Andi Rudi Latif Resmi Jadi Ketua Umum KONI Kotabaru Masa Bakti 2022-2026

GEMA, PULAULAUT - Andi Rudi Latif yang akrab dipanggil Bang Arul kini resmi menjadi Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kotabaru masa bakti 2022-2026 setelah dilantik dan dikukuhkan bersama pengurusnya oleh Ketua KONI Provinsi Kalimantan Selatan di Gedung Paris Barantai, Jumat (17/2/2023).

Bang Arul yang mana juga menjabat sebagai Wakil Bupati Kotabaru itu dipercaya untuk memimpin KONI Kotabaru untuk memajukan olahraga di kota yang berjuluk Bumi Saijaan tersebut.

Tampuk kepemimpinan tersebut ditandai dengan penyerahan bendera KONI oleh Ketua Umum KONI Provinsi Kalsel melalui Sekretarisnya Enly Hadiyanor kepada Ketua Umum KONI Kotabaru Andi Rudi Latif.

"Pelantikan dan pengukuhan pengurus KONI ini merupakan amanah untuk bekerja keras dalam mengembangkan olahraga di daerah karena KONI induk organisasi olahraga," ucap bang Arul.

Sambungnya, selain amanah namun juga tanggungjawab dan tantangan bagi kami kedepannya karena hari ini adalah start dimulainya semua itu.

Maka dari itu lanjutnya, kami akan bekerja keras untuk membesarkan KONI sebagai induk organisasi olahraga yang kuat dan memiliki komitmen tinggi untuk mengharumkan nama Kabupaten Kotabaru melalui prestasi olahraga.

Selain itu, Ketua umum KONI Kotabaru juga berharap dukungan dari seluruh elemen guna menghasilkan atlet-atlet berbakat dan unggul dalam meningkatkan prestasi dibidang olahraga.

Andi Rudi Latif mengakui, bahwa membangun prestasi olahraga tidak bisa hanya kami lakukan sendiri, melainkan diperlukan dukungan dan kerjasama dari seluruh stakeholder terkait dan masyarakat agar bisa selangkah lebih maju dan dapat meningkatkan prestasi olahraga kedepannya.

Ia, pun, mengingatkan kepada pengurus KONI dapat membawa semangat baru yang berkobar dan ide cemerlang agar lebih giat lagi memberikan kontribusi dalam memajukan olahraga di Kabupaten Kotabaru.

Ditempat yang sama, Ketua Umum KONI Provinsi Kalsel melalui Sekretarisnya Enly Hadiyanor menyebutkan, KONI merupakan patner dan mitra pemerintah dalam membina dan mengembangkan Olahraga.

"Menjadi pengurus KONI itu adalah pengabdian tidak ada hal lainnya dan harus siap melakukan pembinaan kepada para insan olahraga di daerah yang mana mengorbankan waktu dan pemikiran," jelasnya.

Enly Hadiyanor pun berpesan kepada pemerintah daerah agar KONI bisa mendapatkan dana hibah setiap tahunnya sesuai dengan amanah undang undang karena mitra pemerintah baik pembinaan dan pengembangan dalam membantu kemajuan olahraga.

- Penulis : Fadjeriansyah - Editor : Rian - Sumber : Gema Saijaan Online

Baca Selengkapnya >>

Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2023 Sebesar 90 Juta

GEMA, PULAULAUT - Dari hasil rapat antara pemerintah pusat dengan komisi VIII DPR RI yang sudah disepakati bersama pada Rabu 15 Februari 2023 bahwa besaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2023 sebesar Rp 90 juta.

Jumlah tersebut dibagi dalam dua komponen yaitu, Biaya BPIH yang ditanggung Jamaah sebesar Rp.49,81 juta dan biaya penggunaan nilai manfaat per Jemaah sebesar Rp. 40.27 juta, total penggunaan dana nilai manfaat keuangan haji secara keseluruhan sebesar Rp.8.90 triliun.

Dalam pres rilis, Menteri Agama Republik Indonesia Yaqut Cholil Qoumas, melalui Daring Virtual mengatakan, kita telah menyepakati biaya haji reguler rata-rata jemaah akan membayar Rp49,8 juta.

"Kesepakatan ini sebagai hasil pembahasan atas skema usulan pemerintah dengan jemaah membayar Rp69 juta dan penggunaan nilai manfaat Rp5,9 triliun,” terang Menteri Agama RI.

Informasi dihimpun, Panitia Kerja (Panja) BPIH 1444 H/2023 M melakukan serangkaian diskusi panjang, membahas usulan biaya haji pemerintah. Pada 19 Januari 2023, pemerintah mengajukan usulan BPIH dengan rata-rata sebesar Rp98.893.909,11 dengan komposisi Bipih sebesar Rp69.193.734,00 (70%) dan nilai manfaat (optimalisasi) sebesar Rp29.700.175,11 (30%).

Dan disepakati juga adanya afirmasi khusus bagi jemaah lunas tunda tahun 2020 dan dibutuhkan tambahan nilai manfaat mencapai Rp845 miliar. Sehingga, dana nilai manfaat yang dibutuhkan mencapai Rp8,9 triliun.

Disisi lain, Kepala Kantor Kemenag Kotabaru DR. H Akkmad Kamal mengatakan, untuk Calon Jamaah Haji (CJH) Kotabaru sendiri yang akan diberangkatkan estimasi sebanyak 217 orang ditahun 2023 ini dengan estimasi 142 yang lunas di tahun 2020.

“Adapun CJH yang prioritas sesuai nomor urut sebanyak 70 orang untuk pembayaran per tanggal 1 Februari 2011 dan 5 Orang yang lanjut usia prioritas," ungkapnya.

Nanti lanjutnya, ada pembinaan dari Kemenag Kotabaru untuk para CJH yang wajib untuk dihadiri / diikuti, yakni kegiatan manasik sebanyak 10 kali pertemuan dengan rincian 2 Kali di Kantor Kemenag Kotabaru dan 8 Kali di KUA Kecamatan yang tersebar di 22 Kecamatan  Kabupaten Kotabaru dari tanggal  1 s.d 10 Maret 2023.

Sekedar diketahui, Rencana Perjalanan Haji Indonesia ( RPIH ) tahun 1444 Hijiriah / 2023 Masehi pada tanggal 23 Mei 2023 CJH masuk Asrama Haji Embarkasi Banjarbaru. Dan untuk tanggal 24 Mei – 7 Juni 2023 gelombang pertama berangkat menuju Madinah.

Sedangkan tanggal 2 sampai 16 Juni CJH gelombang pertama berangkat dari Madinah ke Mekkah dan untuk tanggal 8 sampai 22 Juni gelombang ke 2 berangkat ke Jeddah.

- Penulis : Fadjeriansyah - Editor : Rian - Sumber : Gema Saijaan Online

Baca Selengkapnya >>

Kasus Stunting di Kotabaru Mengalami Penurunan

GEMA, KOTABARU - Kasus Stunting di Kotabaru mengalami penurunan tiap tahunnya oleh karena itu agar Updating Data dan penghapusan kemiskinan ektrim yang ada di Kabupaten Kotabaru agar menjadi perhatian serius seluruh elemen untuk menekan percepatan penurunan stunting.

Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Kotabaru H Said Akhmad kepada Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) .Muhajir Effendy pada acara Roadshow Daring di Ruang Operation Room Sekretariat Daerah, Kamis ( 16/2/2023).

"Kepada Stakeholder atau camat se Kabupaten Kotabaru agar benar benar melakukan pendataan karena data dari EPPBGM untuk kasus stunting di Kotabaru terus mengalami kenaikan," tuturnya.

Peelu diketahui, berdasarkan data Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (EPPBGM) penyakit atau faktor resiko ( Pravelensi) pada tahun 2021, Stunting ada mengalami penurunan terjadi pada balita sebanyak 1.375 dengan persentase  yang tersebar di 41 Desa Lokasi Khusus ( Lokus) sesuai standar WHO  diatas 20%,

Disisi lain, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Rurien Srihardjanti mengatakan, masalah data kemiskinan ekstrem dan stunting seharusnya terpisah karena data kemiskinan ekstrem yang digunakan kemarin adalah data  Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem ( P3KE) dari BKKBN Pemerintah Pusat.

"Kita akan lakukan kroscek data kedaerah, kecamatan, dan desa karena ada miskomunikasi masalah updating data antara Pemkab Kotabaru dengan pemerintah pusat," ujarnya.

Lebih luas dipaparkan Rurien, dari data di empat kecamatan yang sudah masuk saat ini ternyata datanya tidak sebesar seperti punya Kementerian dan data P3KE jadi kita akan sinergikan hal itu.

- Penulis : Fadjeriansyah - Editor : Rian - Sumber : Gema Saijaan Online

Baca Selengkapnya >>