Pemkab Kotabaru Mengajukan Pembentukan Sekolah Rakyat ke Kemensos RI

Bupati Kotabaru H Muhammad Rusli (baju biru) saat melakukan kunjungan ke Kemensos RI

GEMA, KOTABARU - Bupati Kotabaru H. Muhammad Rusli, melakukan kunjungan ke Kementrian Sosial (Kemensos) Republik Indonesia, Kamis (10/04/2025). Kunjungan ini bertujuan untuk mengajukan pembentukan Sekolah Rakyat di Kabupaten Kotabaru guna meningkatkan kualitas pendidikan dan pembangunan indeks manusia.

Dengan bergerak cepat, Bupati Kotabaru H. Muhammad Rusli beserta rombongan berinisiatif mengajukan program pembangunan Sekolah Rakyat yang akan difokuskan bagi masyarakat kurang mampu guna meningkatkan taraf hidup melalui pendidikan.

"Kami berharap program ini dapat menjadi solusi nyata untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pendidikan,"ucapnya.

Sekretaris Jenderal Kemensos, Robben Rico, menyambut baik inisiatif tersebut dan mengapresiasi keseriusan Bupati Kotabaru dalam menangani masalah pendidikan dan kesejahteran sosial.

Dan program Sekolah Rakyat juga dirancang memang untuk melengkapi pendidikan yang ada.

"Kami sangat mendukung inisiatif ini, dengan kolaborasi antara Pemerintah Daerah dengan Pusat, kami yakin program ini dapat berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif bagi masyarakat,"ungkapnya.

Program Sekolah Rakyat yang digagas Kementrian Sosial bertujuan untuk menyediakan pendidikan gratis berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.

Di Sekolah Rakyat tersebut, selain mata pelajaran formal, kurikukum juga akan menekankan penguatan karakter, kepemimpinan, dan keteramilan. Rencananya, sekolah ini akan dilengkapi dengan fasilitas asrama untuk mendukung kebutuhan siswa selama proses belajar, dengan jenjang pendidikan terpadu dari tingkat SD, SMP dan SMA.

Selain itu, anggaran pembangunan dan operasional Sekolah Rakyat sepenuhnya dibiayai Kementrian Sosial Republik Indonesia. Dimana Pemerintah Daerah hanya diminta untuk menyediakan lokasinlahan seluas 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) Ha. Selanjutnya, Kemensos bersama Pemerinta Daerah Kotabaru akan melakukan survei lokasi dan mempersiapkan infrastruktur yang dibutuhkan. 

Jika semua berjalan sesuai rencana, pembangunan Sekolah Rakyat di Kotabaru diharapkan dapat dimulai pada pertengahan tahun ini.

Dengan adanya dukungan dari Kemensos, diharapkan program ini dapat menjadi tonggak penting dalam pemerataan pendidikan di Indonesia, khususnya diwilayah-wilayah yang selama ini belum terjangkau oleh sistem pendidikan formal. (Sumber Diskominfo)

- Penulis : Fadjeriansyah - Editor : Rian - Sumber : Gema Saijaan Online

Baca Selengkapnya >>

Pemkab Kotabaru Gelar Rapat Persiapan Keberangkatan Haji Tahun 2025

Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kotabaru H Minggu Basuki pimpin rapat peraiapan keberangkatan 178 jamaah calon haji Kotabaru 2025

GEMA, KOTABARU - Pemerintah Kabupaten Kotabaru menggelar rapat persiapan keberangkatan calon jamaah haji tahun 2025 yang dipimpin langsung oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra H Minggu Basuki dan diikuti oleh Kabag Kesra, Kepala Kantor Kemenag, perwakilan Satlantas Polres Kotabaru, Satpol PP, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, dan panitia lainnya di ruang rapat manuntung Sekretariat Daerah Sebelimbingan, Rabu (9/4/2025). 

Informasi dihimpun dari panitia keberangkatan dan pemulangan haji daerah bahwa jumlah jamaah haji Kabupaten Kotabaru tahun 2025 ini berjumlah 178 orang yang mana tergabung dengan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kota Banjarmasin di Kloter 11 BDJ. 

Pada kesempatan itu, Kepala Kankemenag Kotabaru H Ahmad Kamal mengatakan, panitia haji Kotabaru tahun 2025 menggelar rapat persiapan keberangkatan 178 jamaah calon haji yang mana nantinya pada tanggal 23 Mei 2025 berangkat dari Kotabaru dan masuk asrama haji Banjarbaru tanggak 24 Mei 2025 hingga tanggal 25 Mei 2025 berangkat meninggalkan tanah air. 

"178 jamaah calon haji kita tahun 2025 ini terdiri dari laki laki 76 orang dan perempuan 102 orang dan tergabung di kloter 11 BDJ bersama Kabupaten Tanah Bumbu dan Kota Banjarmasin," ucapnya. 

Senada Kepala Bagian Kesra Kotabaru H Baharuddin menyampaikan, pada pelaksanaan keberangkatan 178 jamaah calon haji nantinya panitia akan menyiapkan delapan buah bus dan armada pendukung lainnya saat menunu asrama haji Banjarbaru. 

"Pemkab Kotabaru akan menyiapkan delapan buah bus untuk jamaah calon haji nantinya saat menuju asrama haji pada tanggal 23 Mei 2025 mendatang," tuturnya. 

Kabag Kesra pun menjelaskan, sebelum keberangkatan nantinya para jamaah calon haji 2025 akan dilakukan manasik haji selama 10 hari dimulai dari tanggal 19 hingga 28 April 2025 dengan dua titik yakni Mashid Agung Husnul Khatimah dan Masjid Apung. (fjr)

- Penulis : Fadjeriansyah - Editor : Rian - Sumber : Gema Saijaan Online

Baca Selengkapnya >>

Bupati Kotabaru Serahkan LKPD Anaudited Tahun Anggaran 2024 ke BPK Perwakilan Kalsel

Bupati Kotabaru H Muhammad Rusli (pakai peci hitam) saat menyerahkan LKPD Anaudited tahun anggaran 2024 di aula BOM RI Perwakila  Kalsel

GEMA, KOTABARU - Bupati Kotabaru H Muhammad Rusli menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Anaudited tahun anggaran 2024 ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republil Indonesia perwakilan Kalimantan Selatan di Jalan A Yani Km 32,5 Banjarbaru, Kamis (27/3/2025). 

Selain Kabupaten Kotabaru, penyerahan LKPD Anaudited TA 2024 ini juga dilakukan oleh pemerintah daerah di wilayah Provinsi Kalsel yang dipimpin langsung oleh Gubernur Kalimantan Selatan H Muhidin di Auditorium BPK perwakilan Kalsel dan disaksikan oleh Kepala BPKAD masing masing daerah. 

Bupati Kotabaru H Muhammad Rusli mengatakan, mudah mudahan hasil laporan yang disampaikan oleh Pemkab Kotabaru berjalan dengan baik dan tidak ada temuan, kalaupun seandainya ada kekurangan nantinya akan dilakukan diperbaikan. 

"Kita ingin kedepannya layanan keuangan daerah yang berbasis elektronik menjadi lebih baik sehingga masyakat kotabaru bisa lebih sejahtera," harapnya. 

Hal ini, untuk memenuhi amanat Undang-Undang Pemerintah Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Gubernur Kalimantan Selatan H Muhidin dalam sambutannya menyampaikan, kepada seluruh jajaran pemerintahan daerah agar melakukan LKPD Anaudited TA 2024 tepat waktu sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

"Semoga dengan kerjasama pemerintah daerah dalam pelaporan keuangan yang baik bisa membuat Kalsel lebih baik," ucapnya. 

Kepala BPK perwakilan Kalsel Andriyanto menjelaskan, kami mengapresiasi kepada kepala daerah sudah melakukan  LKPD Anaudited TA 2024 walaupun dalam suasana puasa Ramadhan dan jelang cuti lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah. 

"Penyampaian LKPD oleh gubernur, bupati, dan walikota, paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir, yang mana berdasarkan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2024," tuturnya. 

Ada dua kriteria atau faktor besar untuk mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yakni, laporan keuangan pemerintah daerah yang disajikan sesuai standar akuntansi pemerintah dan peraturan perundang-undangan, dan tidak adanya pembatasan lingkup pemeriksaan.

- Penulis : Fadjeriansyah - Editor : Rian - Sumber : Gema Saijaan Online

Baca Selengkapnya >>